Jalan Panjang Agraria Indonesia: Sebuah Review atas "Melacak Sejarah Pemikiran Agraria"

goresan intelektual November 26, 2019 1 Comment

ilustrasi gambar: galeribukujakarta.com

Oleh: Ahmad Ainun Najib

...terkait “deferensiasi sosial”. Pelaksanaan Revolusi Hijau melalui pengenalan benih baru, penggunaan alat-alat pertanian modern, penggunaan bahan-bahan kimia, penyuluhan dan pemberian kredit, hanya dapat diakses oleh kalangan atas masyarakat tani. Dalam kondisi penguasaan yang timpang dan tidak dilakukan restrukturisasi terhadapnya, pelaksanaan Revolusi Hijau justru mengakibatkan semakin jauhnya kesenjangan sosial antara petani kaya dengan petani miskin (buruh dan tuna kisma).

Sebagai pembuka, perlu kiranya saya jelaskan beberapa hal terkait buku ini, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, karya Ahmad Nashih Lutfi. Pertama, bahwa buku ini diangkat dari tesis si Penulis pada Program Pascasarjana Ilmu Sejarah UGM, di mana beliau mencoba melacak sejarah pemikiran agraria dari dua tokoh pejuang agraria mazhab bogor, mereka adalah Prof. Dr. Sajogyo dan DR. HC. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc. Kedua, istilah mazhab bogor sendiri merujuk pada kelompok yang berasal dari ilmuwan Bogor di mana kedua tokoh tersebut berkecimpung dan mengkaji persoalan-persoalan pedesaan dari aspek sosial ekonomi dan mencoba menundukan disiplin sosiologi agar relevan dalam usaha memahami pembangunan pedesaan di mana hal-hal terkait agraria menjadi pembahasan utamanya.

Hukum Agraria Sebelum Kemerdekaan

Sering dari kebanyakan kita terjebak dalam memahami agraria yang hanya sebatas persoalan tanah. Bagi Ahmad Nasihih Lutfi sendiri agraria bukan saja berbicara menyangkut tanah, namun apa yang di bawahnya dan apa yang ada di atasnya. Apa yang ada di bawah tanah ialah mencangkup air dan berbagai bahan tambang serta mineralnya. Sedangkan yang ada di atas tanah mencangkup semua tumbuhan berupa tanaman pertanian, perkebunan dan perhutanan, lengkap dengan bangunan sosialnya.

Persoalan tanah dan praktek ketidakadilan yang menyertainya yang bisa dilacak dari buku ini ialah sejak masuknya kolonialisme di Indonesia. Secara garis besar, kolonialisme tak bisa dilepaskan dari persoalan agraria, hal ini dikarenakan bahwa pada prinsipnya hakekat sejarah kolonial di Indonesia adalah sejarah eksploitasi sumber-sumber agraria di nusantara. Bagaimana hasil tumbuh-tumbuhan dan rempah-rempah yang ada di nusantara kala itu diangkut ke eropa dan menyisakan kekejaman praktik kolonialisasi berupa tanam paksa di negara jajahanya. Sehingga menjadi jelas bahwa perjuangan kemerdekaan sesungguhnya ialah berjuang merebut kembali alat produksi berupa tanah dan merestrukturisasi pengelolaan tanah kepada segenap rakyat Indonesia ke arah yang lebih berkeadilan.

Adapun paraktek perampasan lahan di Hindia Belanda kala itu dimulai dengan lahirnya kebijakan ekonomi liberal yang dikukuhkan melalui Agrarische Wet tahun 1870 yang diundangkan melalui Lembaran Negara (Staadsblad) No. 55 Tahun 1870, disusul dengan aturan No. 118, 1870, yang di dalamnya terdapat pernyataan domein verklaring, “bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individual ataupun komunal, maka tanah itu menjadi domain (milik) negara”. Undang-undang Agraria tahun 1870 tersebut merupakan titik tolak sejarah pertanian Barat di Hindia Belanda. Dalam konteks ekonomi politik, peraturan itu menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital, dan dalam konteks sosial di masyarakat kala itu, menambah siksaan bagi rakyat yang tidak mampu membuktikan kepemilikan tanahnya dengan berakhir sebagai buruh tani di perkebunan swasta yang telah merampas tanahnya.

Perjuangan di balik lahirnya UUPA

Gagasan untuk merestrukturisasi penguasaan sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa. Kemerdekaan ialah kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk merebut kembali alat produksi berupa tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak Kolonial agar direstrukturisasi pengelolaannya kepada segenap rakyat Indonesia. Pada tahun 1946 pemerintah mulai melakukan restrukrisasi tanah secara legal dengan mengundangkan UU No. 13 Tahun 1946 yang menghapus desa-desa perdikan di Banyumas. Kemudian disusul pula upaya-upaya dengan mengadakan berbagai macam seminar, kajian dan diskusi yang dipersiapkan untuk merumuskan Hukum Tanah Nasional (HTN).

Melalaui Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948, terbentuklah Panitia Agraria Yogya yang diketiau oleh Sarimin Reksodiharjo. Tugas panitia di sini lebih bersifat persiapan untuk menyusun hukum agraria yang baru. Setelah itu pada tahun 1950-an melalui prakarsa Menteri Pertanian, Soenaryo, dibuatlah RUU Agraria. Berbagai simposium di beberapa kota diadakan untuk mengggodok RUU Agraria tersebut.

Setelah melalui perjalanan panjang, pada 1 Agustus 1960 RUU Agraria tersebut kemudian diajukan ke DPR-GR. RUU Agraia itu akhirnya disetujui oleh DPR-GR pada tanggal 24 September 1960 dan kemudian dituangkan dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. UUPA ini kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (yang dikenal dengan undang-undang land reform). Sejak saat itu tanggal 24 September 1960 (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai “Hari Tani”.

Setahun setelah diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, pemerintah disibukkan dengan penyiapan pembentukan panitia landreform, pengadilan landreform, dan pendanaan landreform. Baru pada tahun 1962 redistribusi tanah dapat dilaksanakan dengan tahapan pertama di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahap kedua yang direncanakan adalah kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Dalam perkembangannya, rencana ini gagal dilaksanakan oleh sebab terjadinya huru-hara politik di tangkat nasional pada tahun 1965.

Revolusi Hijau dan dampak negatif yang ditimbulkanya

Secara teoritis yang mendasari munculnya program Revolusi Hujau adalah teori Thomas Robert Malthus (1766-1836). Teori tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung (aritmetik: 1, 2, 3, 4...), sementara pertembuhan penduduk mengikuti deret ukur (geometrik: 1, 2, 4, 8...). Artinya, jumlah manusia mengalami over-population. Sehingga kelaparan menjadi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan hidup. Karenanya solusi harus segera ditemukan, dan jalan keluarnya adalah: “teknologi”.

Di sini saya tidak mengulas bagaimana kerjanya Revolisi Hijau, akan tetapi langsung menukik pada permasalahan yang ditimbulkan oleh program Revolusi Hijau yang jarang orang singgung. Pertama terkait “deferensiasi sosial”. Pelaksanaan Revolusi Hijau melalui pengenalan benih baru, penggunaan alat-alat pertanian modern, penggunaan bahan-bahan kimia, penyuluhan dan pemberian kredit, hanya dapat diakses oleh kalangan atas masyarakat tani. Dalam kondisi penguasaan yang timpang dan tidak dilakukan restrukturisasi terhadapnya, pelaksanaan Revolusi Hijau justru mengakibatkan semakin jauhnya kesenjangan sosial antara petani kaya dengan petani miskin (buruh dan tuna kisma).

Masalah lain yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau ialah marjinalisasi perempuan. Peningkatan teknologi yang lebih bercorak maskulin dan nihil dengan nilai budaya pada akhirnya menyisakan pada ketiadaan akses bagi perempuan. Peran perempuan dalam proses pembenihan hingga pemanenan dan biasanya berperan dalam melakukan penumbukan padi, semua digantikan oleh teknologi. Hal ini tidak hanya menyingkirkan peran perempuan terhadap kegiatan yang biasanya mereka kerjakan selama berabad-abad, namun juga terputusnya akses dalam memperoleh sumber penghidupan bagi mereka. Revolusi Hijau yang nihil akan peran serta perempuan pada akhirnya juga secara tidak langsung telah mengakibatkan “migrasi” besar-besaran kaum perempuan menjadi TKI/TKW. Hal ini dibuktikan oleh studi Jan Breman dan Gunawan Wiradi, yang mengambil lokasi di Subang dan Cirebon.

Bincang Buku